Sumsel Perkuat Akurasi Data Bansos: Sekda Edward Candra Ikuti Rakor Digitalisasi Perlinsos 2026

KlikUrban.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan langkah cepat memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial dengan memanfaatkan sistem digital terpadu. Komitmen itu ditegaskan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H. Edward Candra, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026 yang digelar secara virtual.

Mengapa akurasi data jadi fokus utama

Akurasi data merupakan kunci agar bansos tepat sasaran, adil, dan berdampak. Data yang mutakhir membantu pemerintah meminimalkan salah sasaran, membereskan kesenjangan pendataan, dan mempercepat penanganan warga rentan. Karena itu, penguatan basis data melalui pemutakhiran berkelanjutan dan verifikasi lapangan menjadi penopang utama kebijakan perlindungan sosial di daerah.

Siapa yang terlibat dan apa mandatnya

Rakor ini diinisiasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Sosial RI dan dihadiri Sekda Sumsel H. Edward Candra bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memaparkan perkembangan terkini pemutakhiran data dan perluasan platform digital Perlinsos, seraya mengajak jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemuda turut aktif sebagai Agen Perlinsos untuk memperluas jangkauan pendataan hingga tingkat RT/RW.

Kapan dan di mana agenda berlangsung

Rakor Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 digelar pada Jumat (18/9/2026). Dari Palembang, jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikuti pertemuan tersebut secara virtual.

Apa capaian awal digitalisasi perlinsos

Dalam paparan resmi, Kementerian Sosial RI menyoroti kemajuan pemutakhiran Data Terpadu Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN) beserta capaian platform digital Perlinsos. Beberapa indikator utama yang disampaikan adalah:

• 33% data DTSEN telah diperbarui secara nasional.
• 14 juta data berhasil melewati proses verifikasi lapangan (groundcheck).
• 4,5 juta warga telah terdaftar pada platform digitalisasi bansos.
• 4.330.417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru di kategori desil 1–4 yang sebelumnya belum tersentuh kini resmi menerima bansos berkat peningkatan akurasi data.

“Akurasi data adalah kunci utama agar bantuan tidak salah sasaran. Cari masyarakat yang miskin dan sangat miskin untuk didaftarkan ke portal Perlinsos. Jangan sampai ada lagi warga yang berhak, tetapi terlewat dan tidak menerima bansos,” tegas Mensos Saifullah Yusuf dalam rakor tersebut.

Bagaimana langkah implementasi di Sumatera Selatan

Pemprov Sumsel menyiapkan percepatan implementasi portal Perlinsos dengan menata alur pendataan lintas OPD, memperkuat validasi berjenjang hingga unit terkecil kewilayahan, serta mendorong partisipasi warga sebagai Agen Perlinsos. Skema ini bertumpu pada integrasi pendataan digital dengan verifikasi tatap muka (groundcheck), sinkronisasi administrasi kependudukan, serta pembaruan berkala agar setiap perubahan kondisi sosial-ekonomi keluarga dapat segera tercermin dalam sistem.

Di tingkat daerah, penguatan kapasitas petugas lapangan dan operator data menjadi prioritas untuk memastikan proses input, pembersihan data, dan rekonsiliasi berjalan konsisten. Pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi RT/RW, kelurahan/desa, pendamping sosial, dan berbagai komunitas agar warga prasejahtera tidak terlewat di proses pendataan. Dengan tata kelola ini, Sumsel berupaya meminimalkan kesalahan inklusi dan eksklusi sekaligus menjaga transparansi penyaluran.

Apa dampak yang diharapkan bagi warga

Digitalisasi perlindungan sosial membuka jalan bagi layanan yang lebih cepat, akuntabel, dan merata—mulai dari pendaftaran mandiri dengan pendampingan, pelacakan status bantuan, hingga kanal umpan balik untuk koreksi data. Peningkatan akurasi juga memberi ruang koreksi bagi keluarga rentan yang berubah status akibat kondisi darurat atau dinamika ekonomi. Terbukanya akses bagi 4.330.417 KPM baru pada desil 1–4 menjadi bukti bahwa perbaikan data secara berkelanjutan mampu menjangkau kelompok yang sebelumnya tidak tersentuh bantuan.

Selain itu, partisipasi masyarakat melalui skema Agen Perlinsos diharapkan menambah kepekaan sistem terhadap perubahan situasi riil di lingkungan warga. Dengan pelaporan yang lebih cepat dan terdokumentasi secara digital, keputusan penyaluran bantuan dapat diambil lebih presisi dan tepat waktu.

Langkah berikutnya

Setelah rakor ini, Pemprov Sumsel menargetkan percepatan pemutakhiran data dan onboarding pengguna ke portal Perlinsos, memperluas jangkauan pelatihan teknis bagi petugas, serta menyusun mekanisme pengaduan yang mudah diakses warga. Keterpaduan data, disiplin verifikasi lapangan, dan partisipasi publik menjadi tiga pilar untuk memastikan bansos benar-benar menyasar warga miskin dan sangat miskin. Dengan fondasi tersebut, Sumatera Selatan mendorong keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan yang lebih terukur, andal, dan berkelanjutan.