Kementerian PU Alokasikan Rp 21,4 Triliun untuk Pemulihan Infrastruktur Sumatera

KlikUrban.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21,4 triliun untuk memulihkan infrastruktur yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang tahun 2026. Anggaran ini mencakup berbagai sektor, termasuk sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, Rp 7,85 triliun dialokasikan untuk sektor sumber daya air, Rp 6,64 triliun untuk bina marga, Rp 4,05 triliun untuk cipta karya, dan Rp 2,89 triliun untuk prasarana strategis. Fokus utama adalah pemulihan daerah irigasi dan sungai yang rusak akibat bencana.

Saat ini, 17 dari 25 daerah irigasi yang terdampak sedang dalam proses pemulihan dengan progres rata-rata mencapai 15%. Selain itu, 33 sungai yang menjadi kewenangan pusat juga sedang ditangani dengan progres sekitar 19,19%. Penanganan ini bertujuan untuk memastikan aliran sungai tetap lancar.

Penanganan muara sungai menjadi salah satu prioritas utama, mengingat pentingnya muara dalam mengendalikan aliran air dari hulu ke hilir. Dari 29 muara yang direncanakan untuk ditangani, empat telah selesai dan enam lainnya sedang dalam proses dengan progres sekitar 14,94%.

Di sektor Bina Marga, dua dari 33 ruas jalan nasional telah selesai diperbaiki, sementara sisanya masih dalam proses dengan progres rata-rata 59,04%. Selain itu, dari 20 jembatan yang direncanakan untuk diperbaiki, lima telah selesai, termasuk tiga di Aceh dan dua di Sumatera Barat. Sisa 15 jembatan lainnya sedang dalam proses penyelesaian dengan progres mencapai 63,29%.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai prioritas untuk mencegah banjir akibat curah hujan lebat. Beberapa daerah yang rawan banjir karena sedimentasi tinggi termasuk Kota Padang, Aceh Tenggara, dan Kabupaten Solok.

Normalisasi sungai diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang sering terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Upaya ini juga merupakan respons terhadap permintaan kepala daerah yang menginginkan penanganan segera untuk sungai-sungai yang berpotensi meluap.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan dan fokus pada pemulihan infrastruktur, diharapkan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera merasakan manfaat dari upaya ini. Pemulihan yang efektif akan membantu mengembalikan stabilitas dan mencegah dampak lebih lanjut dari bencana alam di masa depan.