Herman Deru Tekankan Kepemimpinan Kolaboratif dan Validasi Data saat Buka Benchmarking PKN Tingkat I di Sumsel
KlikUrban.com – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka secara resmi Benchmarking Kebijakan Dalam Negeri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVII di Griya Agung Palembang, Jumat (24/7/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dan akurasi data sebagai kunci penyelesaian masalah-masalah mendasar daerah, khususnya pengentasan kemiskinan berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Herman Deru menekankan bahwa pemimpin tidak bisa bekerja sendiri di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. “Kuncinya adalah mengintegrasikan semua kekuatan. Pemimpin harus bisa mengkolaborasikan kedudukan dengan pengalamannya. Garis hierarki sampai tingkat RT harus dirangkul, termasuk bersinergi satu frekuensi dengan TNI dan Polri demi menciptakan rasa aman yang berdampak langsung pada perekonomian,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya diagnosis yang tepat untuk penanganan kemiskinan: validasi data dan konfirmasi kondisi riil di lapangan. “Tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah tanpa diagnosis yang jelas. Jangan hanya melihat dari jendela, tapi turun langsung ke lapangan. Konfirmasi antara laporan dan kondisi riil di masyarakat,” tegas Herman Deru, menekankan bahwa data yang akurat menjadi dasar intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Salah satu program yang menjadi rujukan dalam benchmarking ini adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang menurut Herman Deru lahir saat pandemi COVID-19. Program tersebut dinilai berhasil menekan inflasi dan mengubah pola pikir masyarakat dari konsumen menjadi produsen, sehingga berkontribusi pada prestasi daerah, termasuk penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipandang tepat menjadi lokus pembelajaran. Agus menyatakan bahwa persoalan kemiskinan bersifat multidimensional dan peserta PKN Tingkat I perlu melihat persoalan ini dari berbagai sudut kelembagaan untuk mempercepat penyelesaian.
“Sumsel adalah tempat yang tepat untuk mempelajari kepemimpinan kolaboratif, transformasi perlindungan sosial, hingga pemutusan rantai kemiskinan berbasis ekonomi lokal,” kata Agus, sembari mendorong peserta untuk memanfaatkan agenda benchmarking ini secara bertanggung jawab sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan.
Dalam laporan pelaksanaan, Ketua Kelas PKN I LXVII dari KemenPAN-RB, Istiyadi Insani, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan benchmarking diikuti 42 peserta: 10 perwakilan pemerintah daerah (termasuk Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra) dan 32 peserta dari unsur KemenPAN-RB, Kemendes, BIN, Polri, Kejaksaan, dan lembaga negara lainnya. Kegiatan resmi dimulai dengan yel-yel semangat angkatan dan akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan untuk melihat langsung implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan.
Langkah-langkah yang dibahas dalam kegiatan ini mencakup harmonisasi program daerah dengan kebijakan pusat, validasi data lapangan, serta strategi pemberdayaan nonmateriil yang meningkatkan kapasitas masyarakat. Penekanan pada kolaborasi lintas sektor—mulai dari tata kelola pemerintahan hingga sinergi dengan aparat keamanan—ditunjukkan sebagai strategi untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan format benchmarking yang menggabungkan diskusi kebijakan dan kunjungan lapangan, penyelenggara berharap peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis melainkan juga praktik nyata yang dapat direkomendasikan dan direplikasi di daerah masing-masing. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.