Daerah

Pemprov Banten Rencanakan Pemecahan Dinas PUPR untuk Efisiensi

24 Oktober 2026 02:41 WIB | Oleh Dimar Alfiano | 30 pembaca

Foto editorial AI: Pemprov Banten Rencanakan Pemecahan Dinas PUPR untuk Efisiensi

KlikUrban.com – Pemerintah Provinsi Banten berencana memecah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi beberapa dinas baru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Rencana tersebut mencakup pembentukan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Pemecahan ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja yang selama ini dianggap terlalu berat bagi Dinas PUPR.

Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, menyatakan bahwa pemecahan dinas ini akan berdampak pada anggaran daerah. Namun, ia menegaskan bahwa dampaknya tidak akan terlalu besar. Pemerintah akan mengkaji kebijakan agar belanja pegawai tidak membengkak akibat pemekaran ini.

Dimyati juga memastikan bahwa pemekaran ini tidak akan mengurangi anggaran dari dinas lain. Ia menekankan pentingnya menjaga agar anggaran tidak berkurang sehingga target pembangunan tetap tercapai.

Alasan utama pemecahan ini adalah untuk mengurangi beban kerja yang terlalu besar pada Dinas PUPR. Dimyati menyebutkan bahwa di provinsi lain, urusan Bina Marga dan Sumber Daya Air sudah dipisah, dan Banten ingin mengikuti langkah tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, menyatakan bahwa usulan pemecahan dinas ini akan dikaji secara mendalam melalui panitia khusus. Pengkajian ini akan mempertimbangkan landasan hukum, tingkat urgensi, dan efektivitas perubahan yang diusulkan.

Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perangkat daerah tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Pemprov Banten berharap penataan ini dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya pemecahan ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di Banten dapat meningkat, memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengelola beban kerja dinas yang besar.

Baca Juga :  MBG: Cahaya Baru di Belantara Papua Pegunungan