Herman Deru Tegaskan Kolaborasi Kunci Penanggulangan Karhutla Sumsel, Pemerintah Pusat Turun Tangan

KlikUrban.com – Kolaborasi lintas lembaga dan kerja keras di lapangan ditegaskan sebagai kunci menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Penekanan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Kantor BPBD Sumsel, Palembang, Selasa (15/9/2026), yang memperlihatkan sinergi erat antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bagaimana upaya penanggulangan diperkuat

Strategi utama yang kembali dipertegas adalah memperkuat peran satgas darat dan partisipasi masyarakat, sementara operasi udara tetap bersifat pendukung. Pemerintah Provinsi Sumsel menilai kontribusi water bombing hanya sekitar 10 persen, sehingga kecepatan respon tim darat, kesiagaan desa, dan pengawasan berlapis dari hulu ke hilir menjadi penentu. Pendekatan ini disandingkan dengan peningkatan koordinasi antarlembaga agar sumber daya, peralatan, dan informasi dapat digerakkan lebih tepat sasaran.

Di mana dan kapan konsolidasi dilakukan

Konsolidasi digelar di Kantor BPBD Sumsel, Palembang, pada Selasa (15/9/2026). Forum teknis ini menjadi ruang penyamaan langkah operasional lintas wilayah, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi, dengan memprioritaskan area berisiko dan memperbaiki alur komando saat kejadian kebakaran berlangsung.

Siapa saja yang terlibat

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru memimpin arahan di forum. Hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, yang menandai dukungan nyata pemerintah pusat dalam penguatan penanganan di daerah. Selain itu, rakor turut diikuti Forkopimda Sumsel, sejumlah bupati/wali kota, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Apa yang menjadi sorotan

Beberapa capaian dan catatan kinerja disoroti. Pemerintah provinsi mengapresiasi kerja satgas pemadaman yang dinilai optimal, tercermin dari keberhasilan memadamkan sekitar 404,22 hektare lahan yang terbakar. Perhatian lain tertuju pada kondisi geografis wilayah yang relatif rendah, yang membuat asap mudah mengendap dan mengganggu aktivitas harian, termasuk kegiatan belajar-mengajar. Pemerintah daerah diminta rutin mencermati Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai rujukan kebijakan, termasuk opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bila kualitas udara menurun hingga tidak aman untuk tatap muka.

Mengapa data terintegrasi krusial

Penanganan karhutla menuntut pengambilan keputusan cepat berbasis bukti. Di forum itu, pentingnya konsolidasi dan integrasi data kembali ditekankan agar pemerintah dapat menentukan prioritas, merancang operasi pemadaman yang efisien, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat. Data sebaran titik panas, laporan patroli, hingga verifikasi lapangan yang tersusun rapi akan memperkecil blind spot, meminimalkan tumpang tindih penanganan, dan mempercepat pemadaman di awal kejadian.

Dampak terhadap warga dan dunia pendidikan

Asap karhutla berpotensi memperburuk kualitas udara dan kesehatan, terutama pada anak-anak, lansia, serta mereka yang memiliki komorbid. Karena itu, kebijakan tanggap asap—mulai dari pembatasan aktivitas luar ruang, penyediaan ruang bersih, hingga fleksibilitas pembelajaran—perlu disiapkan sesuai perkembangan ISPU di masing-masing daerah. Imbauan kehati-hatian dan komunikasi risiko yang jelas diharapkan membantu warga mengambil tindakan protektif tepat waktu.

Bagaimana praktik di lapangan disesuaikan

Pada tingkat operasional, penanganan di Sumsel kembali menekankan pencegahan kebakaran melalui pengawasan titik rawan, sosialisasi bahaya pembakaran terbuka, dan pelibatan masyarakat setempat dalam deteksi dini. Di saat bersamaan, keberadaan posko siaga, penyusunan rute akses air, serta kesiapan peralatan pemadaman ringan menjadi penyokong satgas darat saat hotspot terpantau. Koordinasi dengan unsur TNI-Polri, BPBD, dan instansi kehutanan memastikan komando terpadu berjalan, sementara operasi udara dikerahkan secara selektif untuk area yang sulit dijangkau.

Fokus ke depan

Dengan dukungan pemerintah pusat yang hadir langsung, Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmen menjaga ritme kerja di musim kering. Arah besar kebijakan menempatkan kolaborasi lintas sektor, penguatan satgas darat, dan pemanfaatan data terintegrasi sebagai poros utama. Langkah-langkah tersebut diharapkan menekan luasan kebakaran, mengurangi paparan asap pada masyarakat, dan melindungi keberlangsungan layanan publik, termasuk pendidikan.

Rakor teknis di Palembang ini menjadi penanda bahwa penanganan karhutla merupakan kerja bersama: pemerintah, aparat, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga komunitas warga. Dengan keterpaduan langkah, konsistensi mitigasi, dan kecepatan respon, Sumsel menargetkan risiko kebakaran dapat ditangani lebih dini, lebih akurat, dan lebih manusiawi.