Ekonomi Bisnis

Cadangan Beras Melimpah, Ekspor atau Prioritaskan Ketahanan Pangan? DPR Dorong Pemerintah Lebih Berhati-hati

17 Juli 2026 10:19 WIB | Oleh Dimar Alfiano | 50 pembaca

KlikUrban.com – Gudang-gudang Bulog kini dipenuhi stok beras hasil panen petani yang dalam beberapa bulan terakhir meningkat signifikan. Di tengah optimisme itu, muncul wacana ekspor beras Indonesia. Namun, di balik peluang tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengekspor beras yang sebagian besar berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP)?

Perdebatan ini kembali mengemuka setelah Anggota Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog bukan sekadar komoditas dagang, melainkan cadangan strategis negara yang dibangun menggunakan uang rakyat.

“Cadangan beras yang tersimpan di gudang Bulog adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserap berdasarkan penugasan pemerintah dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram. Karena itu, saya mengingatkan agar wacana ekspor beras dikaji secara hati-hati,” ujar Alex dalam pernyataannya.

Beras Bulog Bukan Sekadar Komoditas

Cadangan Beras Pemerintah merupakan stok yang diserap Bulog atas penugasan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, membantu petani saat panen raya, serta menjadi bantalan ketika terjadi bencana, gagal panen, atau gejolak pasokan.

Artinya, setiap kilogram beras tersebut dibeli menggunakan anggaran negara dengan tujuan utama menjaga ketahanan pangan nasional, bukan semata-mata menghasilkan keuntungan dari perdagangan internasional.

Alex menilai fungsi strategis tersebut tidak boleh diabaikan.

“Beras tersebut dibeli menggunakan uang negara untuk menjamin ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.”

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya diskusi mengenai peluang Indonesia menjadi negara pengekspor beras setelah beberapa tahun terakhir produksi nasional menunjukkan tren positif. Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa stok beras nasional berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir.  

Baca Juga :  Jakarta: Kota Penuh Cinta dan Kehangatan

Ironi: Stok Melimpah, Impor Beras Khusus Masih Berjalan

Di sisi lain, Alex menyoroti kondisi yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Meski stok beras nasional meningkat, Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan beras khusus, seperti beras premium tertentu, beras kesehatan, maupun kebutuhan industri pangan.

Menurutnya, kondisi tersebut justru membuka peluang bagi pelaku usaha nasional untuk mengembangkan produksi dalam negeri.

Ia mengusulkan agar kebutuhan beras khusus secara bertahap dipenuhi oleh produsen lokal sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan.

Jika langkah itu berhasil, manfaatnya dinilai tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan nasional, meningkatkan nilai tambah bagi petani, dan memperbesar peluang investasi di sektor pertanian.

Menjaga Kepercayaan Petani

Bagi petani, keberadaan Bulog selama ini menjadi salah satu jaminan ketika harga gabah turun saat panen raya. Melalui penyerapan pemerintah, hasil panen memiliki kepastian pasar sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.

Karena itu, berbagai kalangan menilai pengelolaan stok beras perlu mempertimbangkan kepentingan petani sekaligus kebutuhan konsumen.

Keputusan ekspor, apabila dilakukan, juga harus memastikan bahwa cadangan nasional tetap berada pada tingkat aman sehingga Indonesia tetap siap menghadapi risiko perubahan iklim, El Niño, gangguan produksi, maupun gejolak harga pangan global.

Ketahanan Pangan Lebih dari Sekadar Angka Produksi

Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari besarnya produksi atau penuh tidaknya gudang penyimpanan. Yang lebih penting adalah kemampuan negara menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan ketika situasi berubah.

Karena itu, wacana ekspor beras dinilai membutuhkan kajian menyeluruh yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan petani, stabilitas harga, kebutuhan masyarakat, serta posisi Indonesia dalam perdagangan pangan dunia.

Baca Juga :  Komisi VII DPR Desak Pemprov NTB Tingkatkan Fasilitas Wisata Gili Tramena

Bagi sebagian pihak, surplus produksi memang membuka peluang baru. Namun bagi yang lain, cadangan pangan tetap menjadi “payung” yang sebaiknya tidak dilepas sebelum benar-benar yakin cuaca, produksi, dan kebutuhan nasional berada dalam kondisi yang aman.